LAMANDAU SEGA | OPINI
LAMANDAU, Lamandausega.com — Setiap musim kemarau, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghantui Indonesia, salah satunya masyarakat yang tinggal dan hidup di pulau Kalimantan. Api membakar lahan, asap menyelimuti permukiman, dan warga harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kualitas udara yang mengkhawatirkan.
Namun, di balik kepulan asap yang terus berulang, ada pertanyaan mendasar yang patut diajukan: “Sudahkah masyarakat mendapatkan perlindungan dan informasi yang layak dari pemerintah?”
Di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa banyak titik api berhasil dipadamkan atau berapa luas lahan yang terbakar. Ada kehidupan masyarakat yang berjalan di tengah situasi tersebut. Ada anak-anak yang harus dijaga kesehatannya, pedagang yang tetap membuka lapak, petani yang berusaha mempertahankan penghasilan, pekerja yang harus keluar rumah, serta keluarga yang tidak memiliki pilihan untuk menghindari asap.
Bagi sebagian masyarakat, asap bukan lagi sekadar pemandangan di kejauhan. Asap menjadi bagian dari udara yang dihirup setiap hari..pagi, siang, sore dan malam hari..
Di sinilah persoalan karhutla perlu dilihat lebih luas. Bukan hanya sebagai persoalan kebakaran, melainkan juga persoalan kesehatan masyarakat, ekonomi rumah tangga, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.
Api Berulang, Mengapa Kesiapsiagaan Masih Dipertanyakan?
Karhutla bukan peristiwa yang sama sekali tidak terduga. Setiap tahun, musim kemarau membawa risiko meningkatnya kebakaran di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran penting untuk membangun sistem pencegahan dan perlindungan yang lebih baik.
Karena itu, ketika karhutla kembali meluas, pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengapa api bisa terjadi, tetapi juga sejauh mana pengalaman masa lalu benar-benar digunakan untuk memperbaiki kesiapsiagaan hari ini.
Apakah pencegahan telah dilakukan sebelum lahan mengering? Apakah jalur komunikasi kepada masyarakat berjalan efektif? Apakah kelompok rentan sudah mendapat perhatian? Apakah informasi mengenai kualitas udara tersedia dan mudah diakses hingga ke desa-desa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa. Ini merupakan bagian dari evaluasi publik yang wajar terhadap persoalan yang berulang dari tahun ke tahun.
Pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, relawan, dan berbagai pihak mungkin telah melakukan upaya penanganan di lapangan. Kerja mereka patut dihargai. Namun, keberadaan upaya penanganan tidak dengan sendirinya menjawab seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Sebab keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kegiatan pemadaman. Keberhasilan juga harus terlihat dari kemampuan mencegah kebakaran, mengurangi paparan asap, menyediakan informasi yang dapat dipercaya, dan memastikan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi keadaan tanpa panduan yang jelas.
Namun, ditengah kondisi yang membuat dahi mengerut ini, selalu ada harapan, masyarakat Lamandau menjadi potret kecil dari jutaan warga yang tinggal di wilayah karhutla seperti Kalimantan, Sumatera dan daerah lain di Indonesia. Dengan masker yang seadanya, ditengah kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat tetap beraktivitas diluar rumah, tetap bekerja untuk mencari penghidupan, tidak ada kritik dari rakyat bawah ke pemerintah selaku pemangku kebijakan bukan berarti mereka baik-baik saja, mereka hanya yakin bahwa harapan tetap hidup dalam doa-doa mereka. Semoga keadaan akan semakin membaik kedepan, dengan izin dan pertolonganNYA. (LS)
